Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo, yang dihadiri 197 Pj kepala daerah lainnya untuk mendengarkan arahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/23.
Rakor juga dirangkaikan dengan pengarahan para Menteri Kabinet Indonesia Maju bertempat di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Beberapa Menteri juga hadir dan memberikan arahan dalam Rakor antara lain, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri PAN-RB, Menteri Pertanian.
Deddy menjelaskan, kegiatan rakor ini membahas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, seperti isu yang diangkat terkait perekonomian, ketahanan pangan, hingga keuangan. Para Pj Kepala Daerah juga diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri, mendukung kelancaran pemilu seperti tidak intervensi penyelenggara dan lain sebagainya.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh arahan kepada Para Penjabat Kepala Daerah dalam menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global. Tujuh Arahan Presiden Jokowi kepada Para Penjabat Kepala Daerah antara lain, Pertama, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” katanya.
Kedua, mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” lanjutnya.
Ketiga, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.
“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.
Keempat, dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau mengurus izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota harus selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.
Kelima, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.
Keenam, Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan segera,” katanya.
Dan Ketujuh, Kepala Negara mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. “Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tandasnya.
Menanggapi beberapa arahan tersebut, Penjabat Bupati Barsel Deddy Winarwan menjelaskan, telah mengambil langkah – langkah diantaranya, untuk Pengendalian Inflasi langkahnya yang dilakukan Pemkab Barsel yakni dengan menggelar Pasar Murah, sidak harga-harga sembako di pasar dan pemberian bantuan sembako bagi Masyarakat miskin, yang disebarkan ke enam kecamatan yang ada di Barito Selatan.
“Pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan pasar murah untuk meminimalisir dan mengendalikan stok pangan yang ada, serta membantu daya beli masyarakat, sehingga tidak terjadi inflasi, “ ucap Deddy.
Selain menggelar Pasar Murah, sidak harga-harga sembako di pasar dan pemberian bantuan sembako bagi Masyarakat miskin, Deddy juga mendorong penciptaan lumbung pangan bagi daerah seperti di Desa Tabak Kanilan dan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai serta di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir.
Kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga telah diantisipasi Pemkab Barsel, dengan menggerakkan BPBD untuk terus berkolaborasi dengan TNI dan Polri serta MPA beserta seluruh elemen masyarakat yang ada di Barito Selatan, tutur Deddy yang juga menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri.
Disinggung mengenai netralitas ASN Pemkab Barsel menjelang pemilu, Deddy menjelaskan bahwa dia telah membuat intruksi khusus melalui Surat Edaran Bupati kepada ASN untuk selalu bersikap netral serta meminta ASN untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoax.
“Untuk suksesnya pelaksanaan pemilu, Pemkab Barsel telah mengalokasikan anggaran hibah kepada dua Lembaga yakni KPUD dan Bawaslu tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu,” pungkas Deddy.(tim)
