SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) dalam penanganan stunting memprioritaskan pada 16 desa. Pasalnya desa tersebut masih menjadi Desa Lokus Stunting pada tahun 2024 mendatang.
“Upaya penurunan angka penting di Kabupaten Kotawaringin Timur masih harus ditingkatkan agar target penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 14 persen pada tahun 2024,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Kamis 13 Juli 2023.
Disampaikan, selain rutin melakukan program penanganan stunting, pihaknya juga akan melakukan gerebek stunting yaitu langkah memberikan perlakuan langsung kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil analisis informasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2023 yang lalu mengacu pada data stunting dari aplikasi dari Dinas Kesehatan Kotim dan data keluarga beresiko stunting dari dinas PPPAPPKB masih ada 16 desa yang ditetapkan sebagai Desa Lokus Stunting. Sekalipun jumlah tersebut turun dari tahun 2022 lalu yaitu sebanyak 22 desa.
“Kita bersyukur di tahun 2023 ini desa lokus stunting berkurang 6 dari 22 desa. Selain itu prevalensi stunting kita juga turun menjadi 20,7 persen. Meski demikan kita tetap harus kerja keras, pasalnya penanganan stunting ini tidak mudah,” sebutnya. Oleh sebab itu ia meminta kepada para camat agar memaksimalkan pemberian protein hewani berupa telur dan susu kepada anak-anak yang terindikasi stunting di wilayahnya dengan menggunakan Dana Desa (DD) maupun dana pihak ketiga perusahaan.
Berdasarkan target pemerintah pusat data bayi dan balita yang terinput dalam aplikasi EPPGBM setiap bulannya minimal 60 persen, namun rata-rata data yang masuk ke aplikasi tersebut setiap bulannya pada tahun 2023 hanya sebesar 24 persen artinya belum mencapai target pemerintah pusat.
“Untuk itu saya meminta kepada perangkat daerah nya untuk 1 memaksimalkan inputan data bayi dan balita ke dalam aplikasi EPPGBM sebagaimana target pemerintah pusat. Sehingga kita dapat mengetahui secara pasti jumlah dan sebaran prevalensi stunting di Kotim, kemudian meningkatkan koordinasi dengan camat, kades Puskesmas, PKK dan kader pembangunan manusia yang ada di desa untuk membantu dalam memaksimalkan inputan data bayi dan balita ke dalam aplikasi PPGBM serta memaksimalkan kunjungan masyarakat ke posyandu,” ucapnya. (RED)
